Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2018, maka khusus di tahun 2018 ini para wajib pajak PBB Kota Tasikmalaya dapat mengajukan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pajak 2018 ke bawah.

Untuk memperoleh penghapusan sanksi administratif PBB P2, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukan aslinya;
b. Salinan Tanda bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang sah dengan menunjukan aslinya; dan
c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Selanjutnya petugas loket layanan khusus melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, maka petugas loket layanan khusus melakukan pencatatan Pajak yang terutang PPB P2 yang akan dihapuskan sanksi administratifnya dan selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk proses pembayaran.

Penghapusan sanksi administratif PBB P2 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Wajib Pajak menerima Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penghapusan sanksi administratif PBB P2 dan tanda bukti pembayaran Pajak yang terutang PBB P2 setelah melakukan pembayaran PBB P2 yang terutang melalui bank yang ditunjuk.

Bentuk dan isi permohonan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2018, seperti sebagai berikut :

Catatan :

Penghapusan sanksi administratif PBB P2 berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki Pajak yang terutang PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2018.

Penghapusan sanksi administratif PBB P2 dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Dalam hal berakhirnya waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administratif PBB P2, Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan dan belum melakukan pembayaran pokok Pajak yang terutang PBB P2, maka permohonan dianggap batal dan sanksi administratif bagi Pajak yang terutang PBB P2 berlaku kembali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *