Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Tarif PBB 2019

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola pajak dan retribusi Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dasar perhitungan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Kondisi saat ini, NJOP Bumi di Kota Tasikmalaya masih di bawah harga / nilai pasar, sedangkan Nilai Pasar bumi setiap tahun terus meningkat.  Bahkan pada saat ini, untuk peritungan PBB-P2 masih terdapat NJOP bumi di bawah Rp.50.000/m2.

Kenaikan NJOP bumi untuk PBB-P2 terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 dengan kenaikan 1 kelas untuk seluruh wilayah administrasi Kota Tasikmalaya, sementara perkembangan pembangunan yang terus meningkat di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya menyebabkan harga bumi terus mengalami peningkatan.

Dasar hukum yang berkaitan dengan NJOP dan tarif PBB-P2 adalah sebagai berikut :

  1. Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur hal-hal sebagai berikut:
  2. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP
  3. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3  (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
  4. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah
  5. Pasal 56Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diatur hal-hal sebagai berikut:
  6. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP
  7. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3  (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
  8. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  9. Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur hal-hal sebagai berikut:
  10. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
  11. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  12. Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diatur hal-hal sebagai berikut:
  13. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) pertahun.
  14. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) pertahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Penyesuain NJOP Bumi sebanyak 5 kelas;
  2. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait dengan tarif PBB-P2, sebagai berikut :

Sebelum Perubahan Perda terdapat 2 (dua) struktur tarif PBB-P2 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)

NJOP TARIF
≤ Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 0,125%
> Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 0,225%

Setelah Perubahan Perda terdapat 5 (lima) struktur tarif PBB-P2 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)

NJOP TARIF
≤ Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 0,08%
> Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 0,100%
> Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 0,120%
> Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) s.d Rp 2.000.000.000 (dua milyar  rupiah) 0,150%
> Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) 0,210%

Dengan dilakukan penyesuain NJOP Bumi pada tahun ini, pada prinsipnya mendekati harga/ nilai pasar yang sesungguhnya, hal ini akan membantu meningkatkan nilai property masyarakat ketika akan melakukan peralihan hak atas bumi dan bangunan.

Dengan diberlakukan penyesuaian NJOP bumi dan apabila tetap diberlakukannya tarif PBB dengan 2 struktur , maka sudah tentu akan membebani masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Kota Tasikmalaya merasa perlu melakukan perubahan skema struktur tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dijelaskan di atas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *