Bidang Pajak Asli Daerah III

BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH III
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

(1) Bidang Pendapatan Daerah III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang Pendapatan Daerah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Pendapatan Daerah III.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan Daerah III menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan daerah III;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup pendapatan daerah III;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan daerah III;
d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan daerah III;
e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pendapatan daerah III; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah III adalah sebagai berikut:
a. mengkaji data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pendapatan daerah III;
b. menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Bidang Pendapatan Daerah III;
f. melaksanakan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
g. melaksanakan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
i. melaksanakan dan mengoordinasikan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
j. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan,pencabutan dan penutupan Nomor Wajib Pajak Daerah(NPWPD) dan NPWPD jabatan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
k. melaksanakan dan mengoordinasikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
l. melaksanakan dan mengoordinasikan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian SPTPD dan SSPD lingkup pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
m. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian SPTPD dan SSPD untuk bahan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
n. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
o. melaksanakan dan mengoordinasikan pendistribusian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
p. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
q. mengusulkan penagihan seketika dan sekaligus pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
r. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
s. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
t. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelesaian permohonan banding pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
u. mengusulkan pemeriksaan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
v. melaksanakan dan mengoordinasikan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
w. mengusulkan penghapusan piutang pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah kepada Kepala Badan;
x. melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
y. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
z. melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis pendapatan daerah III;
aa. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
bb. melaksanakan hubungan kerja lingkup pengelolaan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
cc. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah; dan
ee. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(6) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah III, membawahkan :
a. Kepala Sub Bidang Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah;
b. Kepala Sub Bidang Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan;
c. Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah

Hj. ANNE JULIANA WIDIASTUTI, SE, MM
KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH III

ERI SUKAJUANDA, SE, M.Si.
KEPALA SUB BIDANG PAJAK PARKIR DAN PAJAK AIR TANAH

INDAH KOMARIAH, S.Pd.
KEPALA SUB BIDANG PAJAK REKLAME, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DEWI RAHMI, SE, M.Si.
KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH BUKAN PAJAK DAERAH