Bidang Pajak Asli Daerah II

BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH II
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

(1) Bidang Pendapatan Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Pendapatan Asli Daerah II.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan Daerah II menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan daerah II;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup pendapatan daerah II;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan daerah II;
d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan daerah II;
e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pendapatan daerah II; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah II adalah sebagai berikut:
a. mengkaji data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pendapatan daerah II;
b. menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Bidang Pendapatan Daerah II;
f. melaksanakan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
g. melaksanakan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
i. melaksanakan dan mengoordinasikan inventarisasi danpemutakhiran data wajib pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
j. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan,pencabutan dan penutupan Nomor Wajib Pajak Daerah(NPWPD) dan NPWPD jabatan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
k. melaksanakan dan mengoordinasikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
l. melaksanakan dan mengoordinasikan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian SPTPD dan SSPD lingkup pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
m. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian SPTPD dan SSPD untuk bahan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
n. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
o. melaksanakan dan mengoordinasikan pendistribusian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
p. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
q. mengusulkan penagihan seketika dan sekaligus pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
r. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
s. melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
t. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelesaian permohonan banding pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
u. mengusulkan pemeriksaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
v. melaksanakan dan mengoordinasikan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
w. mengusulkan penghapusan piutang pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran kepada Kepala Badan;
x. melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
y. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
z. melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis pendapatan asli daerah II;
aa. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
bb. melaksanakan hubungan kerja lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
cc. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran;
dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran; dan
ee. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah II, membawahkan :
a. Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
b. Kepala Sub Bidang Pajak Restoran .

Ir. H. TETEN RAHLAN, M.Si.
KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH II

H. DEDE IRFAN SANI, SE
KEPALA SUB BIDANG PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN

RD. DINI HARIMAN, ST
KEPALA SUB BIDANG PAJAK RESTORAN