Bidang Pajak Asli Daerah I

BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH I
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

(1) Bidang Pendapatan Daerah 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang Pendapatan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pendapatan daerah I.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan Daerah I menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan daerah I;
b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan daerah I;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan daerah I;
d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan daerah I;
e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pendapatan daerah I; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah I adalah sebagai berikut:
a. mengkaji data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran bidang pendapatan daerah I;
b. memberikan arahan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang PBB-P2 serta Kepala Sub Bidang BPHTB;
c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pendapatan daerah I;
f. mengoordinasikan pendaftaran wajib PBB-P2, dan BPHTB;
g. mengoordinasikan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 dan BPHTB;
h. melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. mengusulkan Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus PBB-P2 dan BPHTB kepada Kepala Badan;
j. mengusulkan penghapusan piutang wajib PBB-P2 dan BPHTB kepada Kepala Badan;
k. menyiapkan rancangan surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan nota Kepala Badan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
l. memfasilitasi penyelesaian permohonan keberatan dan banding wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;
m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan PBB-P2 dan BPHTB;
o. melaksanakan hubungan kerja lingkup pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
p. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang PBB-P dan, Kepala Sub Bidang BPHTB;
q. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah I secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Badan; dan
r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Pendapatan Daerah I, membawahi:
a. Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b. Kepala Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB).

HERI AL ANSORY, S.Sos
KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH I

AMRAN SAEFULLAH, SE, MM
KEPALA SUB BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

IRFAN MOH. PAHLEVI, ST, M.Si
KEPALA SUB BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS BUMI DAN BANGUNAN (BPHTB)